Hari dan Tanggal Kegiatan	:	Rabu, 14 Juni 2023
Tempat Kegiatan	:	Hotel Arrus, Semarang
Peserta	:	Dinkes Kota, Fasyankes, Management PKBI, PL dan YKP Bali

Epidemi penularan virus HIV di Indonesia sampai memasuki tahun 2023 ini masih tetap menjadi sebuah permasalahan dalam porses perjalanan program penanggulangan HIV/AIDS yang dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI sebagai penanggung jawab dalam tatanan pelaksanaan baik secara tehknis ataupun non tehknis. Melalui Permenkes No. 23 Tahun 2022 kementerian Kesesahatan banyak sekali mengatur terkait upaya dan cara pencegahan dengan menetapkan target 95% pengujian dan pengobatan serta 95% orang yang berisiko HIV menggunakan pencegahan kombinasi, dan ini merupakan salah satu target yang ingin dicapai pada tahun 2025. Kemudian adanya program fast track dimana Kementerian Kesehatan meminta semua Dinas Kesehatan baik provinsi ataupun Kota/Kabupaten untuk bisa menindaklanjuti program tersebut dengan cara mendorong fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) kota/kab di Indonesia untuk bisa meningkatkan akses tes HIV serta pencegahan HIV yang mana ini masuk ke dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM). SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar dibidang kesehatan yang mana setiap warga Negara ber Hak memperoleh pelayanan yang minimal, dengan adanya SPM tsb maka fasyankes wajib untuk bisa memenuhi target yang diberikan, dan target itu diantaranya dengan melakukan pemeriksaan kepada kelompok berisiko atau seseorang yang memiliki risiko tinggi (Risti) terpapar virus HIV dikarenakan perilaku berisikonya. Kelompok berisiko ini merupakan kelompok atau komunitas yang masuk dalam target intervensi program penanggulangan HIV yaitu, Lelaki Seks Lelaki (LSL), Transgender/Waria (TG) dan People Who Injecting Drug (PWID) atau dikenal juga dengan istilah Pengguna Narkoba Suntik (PENASUN) dimana komunitas ini merupakan kelompok dampingan yang harus di intervensi karena mereka memiliki tingkat risiko dalam penularan HIV melalui hubungan seks yang berisiko dan juga penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau bergantian, dan dengan upaya cakupan tes HIV serta pencegahan HIV, pengenalan serta penerapan metode baru seperti Skrining HIV Mandiri (SHM) dan juga Profilaksis Pra Pajanan (PrEP) ini yang coba ditawarkan kepada kelompok dampingan yang memiliki risiko tinggi dalam penularan virus baru HIV. Sesuai dengan rekomendasi WHO tentang PrEP, Rejimen ARV berbasis Tenofovir (TDF) ini harus ditawarkan sebagai pilihan tambahan kepada orang yang memiliki risiko tinggi terhadap infeksi dan sebagai kombinasi dari bagian pencegahan HIV. PrEP adalah penggunaan obat Antiretroviral (ARV) sebelum pajanan HIV pada orang yang tidak terinfeksi HIV untuk mencegah masuknya virus penularan HIV, sejak direkomendasikan pada tahun 2015 yang akhirnya pada tahun 2021 implementasi program percontohan PrEP mulai diluncurkan oleh Kemeterian Kesehatan RI dengan dukungan dari

UNAIDS, Dalam proses percontohan profilaksis Pra pajanan (PrEP) ini sudah diawali dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Tatalaksana, dan pelaksanaan program pelatihan bagi tenaga kesehatan yang melibatkan unit PDP HIV di tiap Fasyankes dimana yang dipilih ditahap awal sebanyak 12 kabupaten/kota di Indonesia, pelaksanaan tersebut akan ada lanjutan di 9 Kab/Kota lainnya dengan melihat tingkat keberhasilan program percontohan PrEP di Kota/Kab yang sudah berjalan. Dengan ada proses pelatihan dan penerapan yang dilakukan berdasarkan Petunjuk teknis, namun ini bukan saja tidak adnaya kendala dan permasalahan yang ditemui, seperti dalan hal belum tertariknya Kelompok Dampingan (KD) akan PrEP dan belum banyaknya informasi ataupun sosisalisasi yang dilakukan, ini yang membuat KD belum banyak yang mengakses PrEP dan memilih kondom sebagia alat pencegahan yang dirasa masih sangat efektif. Maka dengan adanya dukungan hibah Global Fund melalui Yayasan Spiritia sebagai Principal Recipients (PR) di Indonesia dan juga YPK eLSA sebagai SR (Sub Recipients) yang dipercaya mengawal area Jawa Tengah mencoba untuk berupaya dalam melakukan strategi bersama untuk bagaimana melakukan langkah pencehagan dengan mendorong mitra–mitranya Sub–Sub Recipients (SSR) mememtakan persoalan persoalan di lapangan serta apa yang menjadi kebutuhan penting bagi kelompok dampingan. PKBI kota Semarang sebagai Sub–Sub Recipients (SSR) yang ada di kota Semarang dan mitra dari Spiritia dan YPK eLSA, diberi kepercayaan dalam mengawal intervensi pada kelompok–kelompok yang masuk dalam intervensi program dengan cara melakukan pendekatan baik secara kelompok ataupun individu agar dapat mengetahui kondisi dan situasi yang ada pada kolompok dampingan LSL, TG/Waria dan PWID dengan tujuan untuk membantu adanya perubahan perilaku serta terpenuhinya kebutuhan akan informasi. Oleh sebab itu PKBI kota Semarang mencoba memfasilitasi permasalahan lapangan yang ada melalui sebuah kegiatan pertemuan dan diskusi dengan melibatkan empat (4) fasyankes yang ditunjuk sebagai pemberi layanan PrEP yang ada di kota Semarang serta menghadirkan Dinas kesehatan kota Semarang dan juga perwakilan petugas lapangan, penerima manfaat/kelompok dampingan agar apa yang menjadi permasalahan dapat dibahas dalam petemuan tersebut.